Pemberdayaan Masyarakat : Ruang Lingkup Pembangunan dan Kemiskinan

Sering kita mendengar istilah pemberdayaan masyarakat serta praktiknya yang banyak berorientasi di pedesaan, pesisir ataupun daerah yang jauh dari akses teknologi dan informasi. Namun pertanyaan yang muncul adalah mengapa pemberdayaan masyarakat tersebut banyak dipraktikkan di daerah pinggir? Konteks Kemiskinan dan pembangunan menjadi latar belakang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, dan di daerah inilah (pinggir) sering dijumpai tentang cerita kemiskinan dan program pembangunan. Entah pembangunan yang menyebabkan kemiskinan atau miskinnya masyarakat akibat kurang meratanya pembangunan. Secara structural kedua konteks tersebut dapat saling berkesinambungan. 

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicermati dari ketidakmampuan sebuah kelompok masyarakat/keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian kemiskinan lebih ditafsirkan sebagai suatu kondisi ketiadaan akses kelompok masyarakat tertentu pada pilihan-pilihan dan hak-hak yang seharusnya melekat di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup.

Dok. Nanang Ch/2009

Konsep kemiskinan sangat dekat dengan istilah impoverishment (hal-hal yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses impoverisment merupakan sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai proses pelemahan (disempowerment) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan budaya khususnya bagi kelompok masyarakat minoritas dan marginal. Sebagai ilustrasi pola kehidupan nelayan tradisional yang semakin terpinggirkan ketika kerusakaan alam (laut) semakin merajalela maupun hancurnya sumberdaya rakyat akibat kurangnya tata kelola pembangunan. Hilangnya akses terhadap laut bagi nelayan tradisional semakin memperparah kesejahteraan kehidupan mereka.

Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana terhadap kondisi sosial budaya dan lingkungan. Pembangunan diterapkan guna menjangkau keseimbangan pengetahuan dari seluruh anggota masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan hidup yang sama.

Perbedaan pemahaman terhadap lingkungan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kebudayaan dan peradaban yang ada di masyarakat. Pada masyarakat yang memiliki peradaban lebih tinggi, kemungkinan akan mendominasi terhadap masyarakat lainnya termasuk pendominasian terhadap pengelolaan lingkungan yang dapat berakibat pada termarjinalisasinya kelompok-kelompok manusia lainnya dengan peradaban yang berbeda. Untuk itu, pembangunan diarahkan pada segi kemanusiaan itu sendiri sebagai salah satu model pembangunan yang berkelanjutan yaitu keberlanjutan pada kualitas manusia (human sustainability). Peningkatan kualitas hidup manusia merupakan suatu rangkaian proses pembangunan dalam rangka keseimbangan antar anggota masyarakat itu sendiri dalam memandang lingkungan hidupnya sebagai wadah dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

Namun apakah dengan pembangunan, semata mata dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau justru malah sebaliknya dengan pembangunan mempercepat dan memperluas kemiskinan? Karena dirasa pembangunan global maupun regional memiliki dampak sistemik masing masing terhadap masyarakatnya.

Pemberdayaan

Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus      strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan maupun di pesisir. Perubahan ini sering disebut sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya. Pemberdayaan menjadi konsep kunci untuk menanggapi kegagalan pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat pada umumnya.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan sering dikaitkan dengan beberapa hal berikut:

• Tata relasi kekuasaan yang demokratik, transparan dan diakui publik (good governance).
• Transformasi ekonomi menjadi komunitas yang mandiri, berbasis pada sumberdaya lokal, dan penguatan sumberdaya manusia.
• Partisipasi penuh atau sebuah proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat    (tanpa terkecuali) dalam pengembangan agenda komunitas.
• Sebuah proses yang memungkinkan pengambilan keputusan kolektif dan dilanjutkan dengan tindakan kolektif

Dalam pengertian global tentang pemberdayaan komunitas, yang berarti adanya penguatan makna dan realitas (seperti bagaimana melibatkan para pihak yang relevan dalam suatu proses), transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (yang memberikan legitimasi pada setiap proses pengambilan keputusan). Pemikiran pembangunan alternative menekankan pada transformasi politik, ekonomi, lingkungan hidup, kelembagaan sosial serta nilai-nilai komunitas melalui pemberdayaan. Pembangunan yang bertumpu pada komunitas hendaknya berakar pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kedaulatan, kebebasan dan demokrasi melalui partisipasi politik yang luas
2. Secara mandiri komunitas lokal mengontrol sumberdayanya dan berhak atas akses informasi
3. Membangun suatu sistem nilai yang konsisten sesuai dengan perikehidupan komunitas dan hubungan mereka dengan alam dan sumberdayanya.
4. Membangun semangat gotong royong di antara anggota komunitas untuk membangun masa depan bersama.

Dok. Nanang Ch/2009

Pada akhirnya pemberdayaan diberikan kepada komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan secara kapasitas agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan baik sebagai masyarakat maupun komunitas. Transisi ini membutuhkan kesadaran sosial, partisipasi sosial yang lebih tinggi, pemanfaatan pemahaman baru atas proses ekologi perubahan dan pembaruan diri. Tekanan terbesar dalam proses pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan dan pengetasan kemiskinan adalah pemberdayaan sosio-ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan budaya atau spiritual.

Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang teoritis melainkan menjadi alat untuk memutar-balikkan proses pemiskinan. Tentu saja agar pemberdayaan tersebut tepat guna dengan memotivasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan pelibatan secara aktif (engagement) antar berbagai aspek masyarakat; pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat.