Pemerintah masih berusaha untuk mewujudkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) seperti Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Program tersebut menjadi prioritas KKP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program pemerintah tersebut nantinya akan didukung dengan suntikan dana 8 triliun.
Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa tambahan anggaran sebesar Rp. 647,954 miliar dari total pagu KKP Rp. 4,91 triliun hingga bulan Agustus sudah terserap 36,07 persen dan ditargetkan pada akhir September mencapai 60 persen. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI hari Selasa (13/9) di Jakarta mengatakan bahwa KKP hingga akhir tahun 2011 penyerapan mencapai 98 persen dari alokasi anggaran tahun 2011 atau sekitar Rp 4,81 triliun.
Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan program pro-rakyat (klaster 4) KKP, dalam rangka peningkatan kehidupan nelayan. Menurut Fadel, dalam rapat kerja tersebut Komisi IV DPR RI juga menerima usulan rencana pengajuan Rancangan APBN KKP tahun 2012 untuk program pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber dari APBN maupun pinjaman dan hibah luar negeri. Dalam usulan RAPBN yang akan akan ditindaklanjuti pembahasannya dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, KKP pada tahun 2012 mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp. 3 triliun dibandingkan anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 4,91 triliun. Pagu anggaran KKP tahun 2012 meningkat 19,5 persen dibanding dengan alokasi anggaran tahun 2011. Kegiatan KKP yang mendukung secara langsung prioritas nasional sebesar Rp. 4,51 triliun atau 76,83 persen dari total pagu anggaran KKP 2012.
Selain PUMP dan PUGAR, rencana kerja KKP tahun 2012 juga akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan nelayan seperti penyediaan kapal penangkap ikan beserta alat bantu penangkapan, fasilitas permodalan, Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT), Gerakan Sejuta Hektar Minapadi (GENTANADI), asuransi nelayan, dan pembangunan rumah nelayan ramah bencana. Selain itu peningkatan kesejahteraan nelayan juga akan dilaksanakan melalui penyediaan sarana sistem rantai dingin, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, penyediaan induk unggul, serta pembinaan Usaha Menengah Kecil (UMK) Perikanan.
